Makalah Pendidikan Pancasila

MAKALAH

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Dosen Pengampu: Bapak Utoyo

Disusun Oleh:

1.     Titi Astuti                           (1401413209)

2.     Fita Dwi Indriyani              (1401413283)

3.     Khoiriyah Dwi Astuti                   (1401413593)

4.     Dina Nur Rosifa                 (1401413599)

ROMBEL 2E

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

Masa Kejayaan Nasional

1. Perkembangan Singkat Kerajaan- kerajaan Kuno di Indonesia.

     Sekitar abad V berdirilah kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) dan kerajaan Tarumanegara (Jawa Barat). Berdasarkan bukti sejarah, agama dan kebudayaan Hindu sangat berpengaruh pada masa itu.

     Pada abad ke-7 muncul  Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan ketangguhan armada laut

nya sehingga segera dapat menguasai Selat Sunda dan Selat Malaka. Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Cina di Asia Timur dan India ( Nalanda) di Asia Selatan dalam bidang kebudayaan. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya di bawah raja Balaputra (850). Pada waktu itu hubungannya dengan india erat sekali. Setelah itu kerajaan mengalami kemunduran.

     Banyak muncul kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur silih berganti. Di Jawa Tengah seperti Kalingga (abad ke VII), Sanjaya (abad VIII) dll. Refleksi puncak budaya misalnya Candi Borobudur.

     Di Jawa Timur seperti Kerajaan Isnaya (abad IV),Darmawangsa( abad X) dll.Singaraja dengan rajanya yang terkahir Kertanegara telah mengadakan hubungan dengan Kamboja. Hubungan dengan cina menimbulkan sengketa, dan Cina mengirimkan suatu ekspedisi ke tanah Jawa (1292) Kaisar Cina ialah Kubilai Khan pada waktu itu. Dalam peperangan tersebut muncullah Raden Wijaya(menantu Kertanegara) sebagai pemenang dan mendirikan kerajaan Majapahit.

      Kerajaan majapahit (1293-1520) mencapai puncak kemegahan di bawah Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Pada waktu itu agama Hindu dan Budha berdampingan secara damai. Di dalam buku Sutasoma inilah dijumpai istilah Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Yang lebih dikenal sebagai semboyan negara Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika.Kerajaan ini runtuh pada permulaan abad XVI (1520) disebabkan adanya Perang Saudara pada abad XV.

2. Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

     Kerajaan islam pertama di Indonesia ialah Samudra Pasai (abad XIII).

Sultan Malik Al Saleh merupakan raja pertama kemudian digantikan Sultan Ahmad atau Malik Al Tahit. kemudian Samudra Pasai ditaklukkan oleh portugis (1522) dan runtuhnya Malaka(1511) maka aceh menjadi penting kedudukannya. Aceh muncul sebagaI kerajaan Islam pada abad XIV, Sultan Ali Mughayat Syah (1530) sebagai raja pertama, Kemudian digantikan Alaudin Riayat Syah (1588-1604), Ali Riayat Syah (1604-1607) dan Sultan Muda Iskandar Muda(1607-1636) merupakan sultan terkenal dalam sejarah aceh.

     Demak merupakan salah satu daerah strategis bagi pelayaran laut jawa. Raden Patah adalah bupati yang berkuasa di Demak(Bintoro). Demak mula-mula dibawah kekuasaan Majapahit, kemudian melepaskan diri pada tahun 1500. Demak mencapai kejayaan pada masa pemerintah Trenggono(1521-1546).

      Banten yang strategis tempatnya di Selat Sunda oleh Fatahillah diserahkan kepada puteranya yaitu Hasanudin. Sultan Ageng Tirtayasa(1651-1681) adalah sultan yang terkenal haluan politiknya yang tegas-tegas anti Belanda.

      Maluku terkenal empat kerajaan yaitu Jailolo,Ternate terkenal Sultan Hairun(1570) dan Baab Ullah, Tidore dan Bacan.

      Pada abad ke XVII, Alaudin (1591-1638) ialah raja islam pertama di Goa.

kemudian diganti oleh Sultan Hasanuddin(1654-1660). Sultan ini mempunyai haluan politik yang sangat keras terhadap penjajahan Belanda.

       Pajang (1556-1586) sebagai penerus setelah Demak runtuh sebagai Sultannnya adalah Ki Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Kemudian kekuasaan beralih ke Mataram di bawah Sutowijoyo atau Senopati. kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Sultan Agung( 1613-1645) berhaluan politik keras menentang Belanda. Pada tahun 1628 dan 1629 Batavia diserang. akibat politik "devide et impera" Belanda, Mataram berhasil diperlemah dan pecah menjadi dua kekuasaan yaitu Wilayah Susuhunan (surakarta) dan Wilayah Kasultanan ( Yogyakarta).

B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan

1.      Perjuangan Sebelum Abad XX

Bersamaan dengan berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia, mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Indonesia. Di antaranya yaitu orang-orang Portugis yang bertujuan ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah yang memberikan keuntungan dan kekayaan bagi negaranya. Kemudian di susul dengan bangsa Spanyol yang mendatangi Indonesia.

Portugis dapat menguasai wilayah di India dan pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai daerah Malaka. Dan dari sinilah Portugis mempunyai keinginan menguasai wilayah penghasil rempah-rempah yang lain, yaitu Maluku yang saat itu sedang dikuasai oleh Spanyol sehingga mereka mengadakan perjanjian Saragosa yang berisi wilayah Maluku di kuasai oleh Portugis dan wilayah Filipina di kuasai oleh Spanyol.

Porutgis pun mulai menguasai beberapa wilayah bagian Jawa Barat, Sunda Kelapa tetapi dapat di gagalkan oleh Fatahillah, dan dari sinilah berdirinya Jayakarta. Keuntungan portugis mendorong negara-negara Eropa lainnya ikut berdagang di wilayah penghasil rempah-rempah.

Kemudian datanglah Belanda dan pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC (Vereenig de Oost Indische Compagnie) atau Kompeni. Kompeni akhirnya dapat menyingkirkan Portugis serta berhasil menguasai perdagangan dan politik di Indonesia. Serta kompeni dapat menguasai politik di Ambon yang berarti wilayah Maluku telah di kuasai. Kemudian di susul dengan Selat sunda yang berhasil di tundukan pada tahun 1619 dan munculah Batavia sebagai lambang kekuasaan kolonial di Indonesia.

Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) merupakan lawan yang berat bagi kompeni. Batavia di serang pada tahun 1628-1629, tetapi tidak berhasil, walaupun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Mataram yang kedua itu. Pada tahun 1667 Makassar di bawah pemerintahan Hasanuddin berhasil di kuasai oleh kompeni, kemudian di susul Banten yang pada saat itu di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil di taklukan pada tahun 1624.

Pada abad XVII Belanda menanamkan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun tidak mudah Belanda menguasai Indonesia. Pada permulaan abad ke XIX, VOC di bubarkan kemudian di ganti dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di Indonesia.  Dan terjadilah pertentangan kekuasaan asing yang di akhiri dengan hadirnya kekuasaan Inggris pada tahun 1811-1816, kemudian Indonesia di serahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Namun lahirlah pemberontakan bangsa Indonesia dan meledaklah perang yang berkepanjangan yang di prakarsai oleh Pattimura di Maluku (1817), Badarudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jelantik di Bali (1850), Pangeran Antasari di Banjarmasin (1860), Panglima Polim, Teuku Cik Di Tir, Teuku Umar dalam perang Aceh (1871-1904), anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895), Sisingamangaraja di Tanah Batak (1900). Mereka melakukan perlawanan karena terdorong cinta tanah air yang melahirkan peperangan karena semakin hari Belanda menanamkan kekuasaan seperti sistem tanam paksa (1830-1870).

Pada kekuasaan pemerintah kolonial kaum liberal di Belanda menentang tanam paksa. Pada tahun 1870 ditetapkan UU Agraria, sehingga Indonesia terbuka bagi modal swasta asing, tetapi hal ini mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dari sinilah muncul sejenis “hutang budi” bangsa Belanda atas keuntungan yang diperoleh dari Indonesia, yang dikenal dengan nama “Trias Politika” ialah “Irigasi, emigrasi, dan edukasi”. Hal ini mendapat dukungan penuh dari kaum penanam modal, sebab irigasi akan menguntungkan perkebunan tebu, emigrasi akan menguntungkan perkebunan tembakau di Sumatra Timur, edukasi akan menguntungkan perusahaan swasta asing yang membutuhkan tenaga rendahan yang terdidik. Khusus edukasi ini yang menguntungkan bangsa Indonesia karena melahirkan suatu golongan intelektual di Indonesia yang tidak di inginkan oleh Belanda.

Dengan munculnya tokoh-tokoh nasional, maka manifestasi penderitaan rakyat, yang pada masa-masa sebelumnya di bentuklah gerakan rakyat yang bersifat kedaerahan dan berkembang menjadi gerakan nasional.

2. Pergerakan Nasional (1908-1945)

a.      Kebangkitan Nasional

Penjajahan Belanda yang mendatangkan dampak negatif bagi rakyat Indonesia, mengakibatkan rakyat Indonesia miskin dan tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya baik secara material maupun secara spiritual. Perlawanan-perlawanan telah banyak namun karena tidak terorganisir dan tidak ada kerjasama sehingga bangsa Indonesia belum berhasil mengalahkan penjajah. Kemudian ada kebangkitan dan memperlihatkan kekuatannya. Republik Philipina (1898) dipelopori oleh Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsusima (1905), Partai Kongres di India dengan Tilak dan Gandhi (1908), dan Budi Utomo dengan Wahidin Sudirohusodo yang didirikan pada 20 Mei 1908 sebagai gerakan para pemuda pelajar sekolah Kedokteran Jawa di Batavia (Jakarta). Budi Utomo di kenal sebagai organisasi modern yang pertama kali dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

b.      Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional

Setelah lahir Budi Utomo lahirlah organisasi lainnya seperti; Sarekat dagang Islam (1911) yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto, yang kemudian berkembang menjadi Serikat Islam yang bergerak di bidang politik.

Berikutnya muncul Indische Partij (1913) yang dipimpin oleh tiga serangkai; Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Partai ini tidak bertahan lama, karena tidak menunjukan keradikalannya seperti tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul “Als ik een Nederlander Was...” (“Andaikan saya seorang Belanda”), yang intinya menyindir dengan tajam sikap pemerintah Belanda yang memperingati bebasnya negeri Belanda dari penindasan Perancis tahun 1813.

Mulai saat itu, gerakan politik semakin menusuk kekuasaan kolonial. Ditambah lagi meledaknya Perang Dunia I (1914-1918), membuat pemerintah Hindia Belanda selalu berhati-hati terhadap gerakan-gerakan politik. Walaupun peperangan tidak terjadi secara riil di Indonesia, tetapi sangat berpengaruh kepada kaum pergerakan. Partai-partai politik dicoba dijinakkan dengan memberikan kepada mereka suatu badan “pseduo demokrasi” yang bernama; Dewan Rakyat (Volks Raad). Tipu muslihat ini banyak membuahkan hasil selama lembaga ini berorientasi kepada kekuasaan Hindia Belanda.

Di lain pihak, Sarekat Islam mengalami perpecahan dari dalamnya organisasi tersebut dan yang dulunya bernama Partai Komunis di Hindia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang di pelopori oleh Semaun dan Darsono. Perkembangan PKI di pengaruhi oleh tumbuhnya negara komunis di Rusia yang bernama Uni Soviet(1918). PKI melakukan pemberontakan pada pemerintahan Hindia Belanda tahun 1926-1927 dengan bantuan negara komunis tersebut. Namun pemberontakan ini mengalami kegagalan karena banyak anggota PKI yang tidak setuju. Anggota PKI yang tidak setuju kemudian mendirikan partai baru bernama Partai Republik Indonesia di Bangkok (1927). Akibat dari pemberontakan PKI inilah yang menjadikan setiap kegiatan partai politik diawasi lebih ketat oleh pemerintah kolonial.

Dalam situasi goncang ini, munculah Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dll. Mulailah kini perjuangan bangsa Indonesia di titikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas. Kemudian diikuti oleh golongan pemuda  yang lebih tegas merumuskan persatuan Indonesia; Satu Bahasa, Satu Bangsa, dan Satu Tanah Air Indonesia (28 Oktober 1928) atau lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda dan pada saat itu di nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sumpah pemuda sebagai angkatan yang memandang cita-cita persatuan dan kesatuan nasional untuk Indonesia Merdeka. Setelah itu tergeraklah perhimpunan mahasiswa Indonesia yang di Belanda yang bernama Perhimpunan Indonesia yang memprakarsai untuk menghapus kata Hindia Belanda di tanah airnya yaitu Indonesia. Namun karena Belanda mengetahui hal tersebut akibatnya para pemimpin Perhimpunan Indonesia ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Perhimpunan Indonesia, PNI dan Pemuda Indonesia kemudian bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun PNI yang di anggap mempunyai pengaruh yang besar dan dicurigai akan melakukan pemberontakan segera di tindak lanjut oleh pemerintah sehingga PNI bubar dan berganti nama dengan Partai Indonesia (Partindo). Golongan yang tidak mensetujui PNI bubar akhirnya mendirikan partai baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal dengan nama PNI Pendidikan atau PNI Baru oleh Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir dengan semboyannya self help. Namun pemimpin Partindo dan PNI Pendidikan ditangkap dan dibuang. Kemudian munculah partai dengan watak moderat, seperti Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935 dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pada tahun 1937. Dengan partai-partai yang ada mulailah menyusun rencana dengan melakukan taktik yang kooperatif. Tujuan untuk Indonesia Merdeka tidak di wujudkan dengan tegas tetapi lebih menekankan pada “Indonesia Berparlemen” hal ini ditunjukan pada Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Pada perang dunia II, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok fasisme dan blok demokrasi, maka partai-partai mengubah taktik menjadi kooperasi dengan kerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda.

c.       Sumpah Pemuda

Kongres Pemuda Indonesia II diadakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang dihadiri oleh kurang lebih 750 orang dan dari kongres ini menghasilkan adanya “Sumpah Pemuda” yang berisi :

1.      Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

2.      Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

3.      Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia.

Peranan sumpah pemuda sangat penting dan menjadi tuntutan perjuangan yang tegas, persatuan nasional yang menjadi penggerak pemuda Indonesia dan kemudian berpengaruh kepada pikiran bangsa Indonesia.

d.      Perjuangan Masa Pendudukan Jepang

Tujuan dari Jepang yaitu ingin menguasai wilayah jajahan Belanda dan membangun kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya, langkah awal dengan melakukan pengeboman di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941. Philipina dan Singapura dikuasai dan selanjutnya giliran Indonesia. Jepang dengan mudahnya menguasai daerah Asia Tenggara. Tujuan utama dari Jepang yaitu ingin menjadi tuan besar di Asia Pasifik. Hal ini yang membuat rakyat Indonesia menderita dan sengsara baik lahiriyah maupun rohaniyah.

Upaya-upaya pemerintah Jepang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka adalah teman seperjuangan yang ingin melawan blok barat dilakukan, tetapi rakyat Indonesia menentangnya karena tidak sesuai dengan tindakan Jepang yang seenaknya terhadap rakyat Indonesia, dan membuat rakyat Indonesia menderita. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1942 Jendral Imamura sebagai penguasa tertinggi Pemerintah Bala Tentara di Jawa mengeluarkan maklumat yang berisi melarang pengibaran Sang Saka Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sudah diijinkan sebelumnya.

Awal tahun 1942 muncullah gerakan rakyat yang lebih dikenal dengan gerakan Tiga “A” dimulai dari Jawa yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Jepang terpuruk akibat pertempuran laut karang dan Jepang menyadari bahwa mereka membutuhkan kerjasama dengan tokoh-tokoh nasional Indonesia supaya dapat memobilisasikan rakyat. Para tokoh nasional Indonesia memanfaatkan keadaan ini dengan mengatur berbagai stategi. Hatta berusaha bekerja sama dengan Jepang supaya mengurangi kekerasan pemerintah dan berusaha memanipulasi Jepang. Syahrir menjauhkan diri dan membentuk jaringan “bawah tanah”. Soekarno yang telah dibebaskan bergabung dengan Hatta dan mendesak Jepang untuk mendirikan organisasi dibawah pimpinan mereka. Korps Pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk pada bulan April 1943. Kemudian ada Korps kewaspadaan (Keibodan)  dan dibentuk pasukan pembantu (Heiho).

Namun bulan Maret 1943 gerakan Tiga A dihapuskan dan diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Badan ini diawasi ketat oleh pihak Jepang tapi ketuanya dari tokoh-tokoh Indonesia, kemudian hal ini di manfaatkan oleh Indonesia untuk berpidato kepada rakyat untuk menumbuhkan sifat nasionalisme. Tetapi hal ini tidak berlangsung lancar karena Jepang membatasi tokoh-tokoh Indonesia.

Januari 1944 Putera digantikan dengan Persatuan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai). Soekarno berhasil dalam memanfaatkan propaganda Jawa Hokokai untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. Pada bulan Oktober 1943 pihak Jepang membentuk Pembela Tanah Air (Peta). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela Indonesia. Pasukan ini untuk melawan serbuan pihak sekutu. Di Jakarta dan Bandung para pemuda yang berpendidikan memulai jaringan bawah tanah di bawah pengaruh Syahrir dan mulai menyusun rencana untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia dari kekalahan yang mengancam Jepang.

Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang mengakui kalau mereka runtuh atau kalah dalam perang melawan sekutu. Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI yang pada pertemuannya membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Hirosima dan Nagasaki. Dan terbentuklah PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Guna membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia.

C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)

            Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukannlah suatu peristiwayang secara tiba-tiba, melainkan merupakan suatu bagian dari rangkaian peristiwa yang panjang dari usaha perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami apa yang tersirat di dalamnya harus dilihat peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi, berupa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia jauh sebelumnya.

            Sejak bangsa Indonesia dijajah maka saat itu pula lahir perjuangan menentang penjajahan guna merebut kembali kemerdekaannya. Cita-cita perjuangan itu makin nyata bentuknya ketika pada tanggal 20 Mei 1908 lahir Budi Utomo dan 28 Oktober 1928 divetuskan Sumpah pemuda.

            Akibat perang psifik, Indonesia direbut oleh Jepang dari tangan penjajah Belanda. Dalam situasi perang selanjutnya Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan, sehingga mereka memerlukan bantuan bangsa Indonesia, dengan imbalan akan memberikan kemerdekaan. Untuk, melaksanakan janjinya dibentuklah BPUPK pada tanggal 28 April 1945, yang dalam siding-sidang-sidangnya berhasil membuat rancangan Dasar Negara serta rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

            Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan bagi pendirian Negara dan pemerintahan Indonesia.

            Begitu Jepang menyerah pada sekutu, cepat-cepat para pemuda Soekarno-Hatta dan anggota PPKI bersidang dirumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di jalam Imam Bonjol 1, akhirnya berhasil menyusun naskah proklamasi. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 hai Jum’at Legi bertempat di halaman rumah Jl.Pegangsaaan Timur No.56 Jakarta, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

            Naskah tersebut disusun oleh tiga tokoh yaitu Ir.Soekarno, Drs.Moh.Hatta, dan Mr.Achmad Soebardjo. Mereka tidak membawa naskah rancangan pernyataan Innesia merdeka yang disusunnya pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh karena itu mereka membuatnya, naskah ditulis oleh Ir.Soekarno yang didiktekan oleh Moh.Hatta dan Mr.Achmad Soebardjo.

            Setelah rumusan naskah teks proklamasi itu disetujui PPKI dan pimpinan pemuda yang hadir, lalu diketik oleh Sayuti Melik, baru selanjutnya di tandatanggani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

            Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi pada saat yang tepat sekali, yakni dua hari setelah Jepang menyerah, sedangkan sekutu belum mendarat di Indonesia. Saat semacam itu adalah merupakan saat terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) pemerintahan colonial, atau saat terputusnya mata rantai penjajahan di Indonesia. Maka momentum yang sangat tepat itu oleh para pemimpin dan tokoh para pemuda dipergunakan sebaik-baiknya, guna memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adapun teks Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI

            Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

            Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

                                                                                    Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

                                                                                    Atas nama bangsa Indonesia

                                                                                    Soekarno/Hatta

            Menurut rencana pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun karena Sesutu hal rencana itu tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya pada jam 12.00 (waktu Tokyo) atau 10.30 (waktu Jawa Jepang) atau jam 10.00 WIB teks tersebut di atas dibacakan oleh Ir.Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut :

1.      Ir. Soekarno tampil ke muka mikropon satu-satunya untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan.

2.      Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan oleh Cudanco Latief Hendraningrat dengan diiringi Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai tanda bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, melainkan juga merupakan detik awal jebolan tertib hokum colonial sekaligus detik pembangunan tertib hukumnasional, tertin hokum Indonesia.

Sejarah perjuangan kemerdekann bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwakan Pancasila telah mencapai titik kulminasinya pada detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan tujuan nasional, serta untuk ikut membentuk :”dunia baru” yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan :

1.      Pembukaan UUD 1945

2.      UUD 1945

3.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama

D. Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan

1. Masa 1945-1949

Setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Uud 1945 (18 Agustus 1945) sebagai konstitusi negara serta Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 29 September 1945, Belanda bersama Sekutu dengan mengatasnamakan Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya untuk mengurus orang-orang Belanda bekas tawanan tentara Jepang, kemudian dilanjutkan usaha untuk menguasai kembali Indonesia. Akibatnya, antara pemerintah republik Indonesia dan NICA saling berusaha menguasai wilayah Indonesia (Nederlands Indies) secara de facto. Begitulah setelah kemerdekaan membawa konsekuensi  bagi bangsa dan negara Indonesia untuk berjuang mempertahankan dan menguasai de facto atas wilayahnya.

Masa 1945-1949 segala perhatian bangsa dan negara Indonesia dicurahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan. Pada masa ini telah terjadi satu penyimpangan konstitusional, yaitu perubahan sistem kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Perubahan ini berdasarkan usul badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 11 November 1945. Usul tersebut disetujui oleh Presiden dan kemudian diumumkan dengan maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Sejak lahirnya Maklumat pemerintahan 14 November 1945, sejak itu berjalan sistem kabinet parlementer. Ini berarti kepala pemerintah(eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kebinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Perdana Menteri dan para Menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti dikehendaki oleh UUD 1945.

Sikap mempertahan dan memperjuangan Indonesia ini dibuktikan oleh munculnya perlawanan-perlawanan rakyat terhadap tentara Inggris dan NICA disetiap daerah seperti Surabaya, Bandung, dsb. Munculnya perlawanan ini, memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Perundingan  yang dilakukan menghasilkan perjanjian-perjanjian, meskipun oleh Belanda sering dilanggar dan dikhianati.

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun bangsa Indonesia  harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan tidak sesuai kehendak UUD 1945. NKRI berubah menjadi Negara Indonesia Serikat  (Republik Indonesia Serikat) berdasarkan Konstitusi RIS.

2. Masa 1949-1950

Berdasarkan hasil KMB dan Konstitusi RIS, dibentuklah suatu negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat. RIS terdiri dari negara-negara bagian dan kesatuan kenegaraan. RIS dalam waktu yang singkat mulai goyah karena tidak didukung oleh rakyat. sistem Federal bagaimanapun juga oleh rakyat dianggap sebagai alat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia supaya Belanda tetap dapat berkuasa di Indonesia.

Rancangan konstitusi RIS yang mendasari landasan lahirnya Negara RIS, disusun oleh delegasi RI dan wakil-wakil BFO (Bijeenkomst Voor Federal= Musyawarah wakil/wakil Negara Bagian) dibawah pengawan PBB. Konstitusi RIS menetapkan:

1.      Konstitusi RIS menentukan negara beebentuk Serikat yang dibagi-bagi dalam 16 daerah bagian.

2.      Konstitusi RIS menentukan suatu sifat pemerintahan yang liberalistis atau pemerintah yang berdasarkan demokrasi parlementer.

3.      Mukamidah Konstitusi RIS telah menghapuskan semangat jiwa, maupun isi Pembukaan UUD Proklamasi. (Mardoyo, 1978:199)

Konstitusi RIS menyimpang dari isi jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia, kemudian lahirlah gerakan yang bersifat unitaristis (pasal 43 dan 44 konstitusi RIS). Gerakan ini secara formal belum mendapat dukungan secara baik dari pihak parlemen dan senat RIS, tetapi gerakan yang didorong oleh hasrat dan cita-cita persatuan sudah tidak dapat dikendalikan lagi, kemudian terjadilah penggabungan-penggabungan secara fisik kepada Republik Indonesia. Sehingga Negara RIS tinggal tiga negara bagian yaitu :

1.      Negara bagian RI (Yogyakarta)

2.      NIT (Negara Indonesia Timur)

3.      NST (Negara Sumatera Timur)

Akhirnya NT dan NST memutuskan memberikan kuasa  penuh kepada pemerintah pusat RIS untuk  berunding atas nama mereka dengan negara bagian RI (Yogyakarta) tentang pembentukan negara kesatuan. Perundingan itu mneghasilkan Piagam Persetujuan RIS-RI Mei 1950. Demikianlah seluruh rakyat Indonesia menghendaki kembalinys NKRI. Berkat kesadaran para pemimpin RIS,  pada tanggal 17 Agustus 1950 negara federasi RIS kembali menjadi NKRI.

3 . Masa 1950-1959

Menurut UUD’S 1950 sistem pemerintah yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, pemerintah tergantung pada dukungan partai-partai didalam parlemen. Hal ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Sementara itu perpecahan antar daerah, pertentangan antar partai tidak dapat dielakkan. Wakil rakyat yang duduk dalam parlemen pada hakekatnya adalah wakil partai-partai yang belum mencerminkan dukungan yang nyata dari para pemilih. Oleh karena itu masyarakat mulai menuntut segera diadakannya pemilihan umum duna diharapkan akan dapat mengakhiri ketidakstabilan politik dan terbentuknya pemerintah yang stabil dan kuat.

Pemilihan umum diselenggarakan pada tanggal 29 september 1955 untuk DPR dan tanggal 15 desember 1955 untuk konstituante. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

Konstituante berdasarkan UUD sementara 1950 bertugas menyusun UUD yang tetap, mengalami kegagalan da berakibat sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sejarah politik ketatanegaraan mencatat kemacetan sidang konstituante yang setelah tiga tahun bersidang tidak berhasil melaksanakan tugasnya, terutama karena adanya pikiran-pikiran untuk mengganti pancasila dengan dasar yang lain, sehingga konstituante tidak berhasil memutuskan mengenai dasar Negara Republik Indonesia. Kemelut nasional ini terpaksa diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan menetapkan kembali UUD 1945.

4.      Masa 1959-1965

Menurut UUD 1945 pada periode 1959-1965 diterapkanlah konsepsi Demokrasi Terpimpin. Tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah pembentukan Kabinet Karya. Penerapan demokrasi terpimpin ini lembaga-lembaga belum dibentuk berdasarkan UUD 1945. Dalam masa ini, presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan DPR) telah menggunakan kekuasaanya dengan tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk-produk legislatif yang mestinya berbentuk undang-undang (artinya dengan persetujuan DPR) dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Angggota pimpinan MPR diangkat menjadi menteri, berarti ada dibawah presiden. Ketua MPR dirangkap oleh wakil ketua perdana menteri III. Selanjutnya pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” oleh MPR ditetapkan menjadi garis-garis besar Haluan Negara (1960). Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan UU RAPBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan tahun 1960, karena DPR tidak dapat menyetujui RAPBN, maka presiden pada waktu itu membubarkan DPR.

Keadaan politik tersebut sangta menguntungkan PKI apalagi dengan adanya politik doktrin Nasakom, maka peluang PKI dalam mengembangkan semboyan “politik adalah panglima”. PKI mempunyai tujuan ingin merebut kekuasaan negara dengan cara PKI menjalankan tindakan dengan cara berusaha memecah belah atau menyusupi partai-partai yang dianggap lawan, PKI berusaha membelokkan politik luar negeri yang bebas aktif menjadi politik yang memihak ke Blok Komunis, dan berhasil mempengaruhi Indonesia untuk keluar dari PBB. Puncak semua kegiatan PKI adalah G30S/PKI (1965).

Pemberontakan G30S/PKI akhirnya dapat digagalkan berkat kesigapan ABRI dan dukungan kekuatan rakyat yang mendorong untuk munculnya orde baru  yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD’45 secara murni dan konsekuen. Rakyat menghendaki PKI dibubarkan. Keadaan semacam ini menghantar tercetusnya “Tri Tuntutan Rakyat” yaitu : bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga/perbaikan ekonomi.

Dalam keadaan itu, tanggal 11 maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah yang disebut SUPERSEMAR kepada Letnan Jenderal Soeharto, menteri/panglima Angkatan Darat yang intinya memberi wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Dan ditanggapi baik oleh rakyat.

5.      Masa 1966-1998

Dalam masa ini deibentuklah Front Pancasila oleh beberapa partai politik dan organisasi massa seperti : NU, PSII, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, Perti Muhammadiyah, Soksi, dll. Mula-mula tuntutan yang dilancarkan oleh berbagai golongan masyarakat bernada lunak, namun lama-kelamaan semakin keras. Tuntutan untuk membubarkan PKI  kemudian ditegaskan oleh KAMI dengan Tritura tanggal 12 januari 1966. Ini berarti bahwa tuntutan yang dilancarkan tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja melainkan sudah meluas ke bidang pemerintahan dan ekonomi.

Pemegang supersemar membubarkan Pki dan ormas-ormasnya serta mengamankan 15 orang menteri yang berindikasi G30S/PKI (12 maret 1966). Sidang-sidang MPRS segera dilaksanakan :

a.       Sidang MPRS IV tahun 1966 (21 juni-5 juli 1966)

b.      Sidang istimewa MPRS 1967 (1-12 maret 1967)

c.       Sidang MPRS V tahun 1968 (21-27 maret 1968).

Sidang MPRS ini untuk meletakkan strategi perjuangan Orde Baru. Oleh karena itu sejak 6 juni 1968 dibentuk Kabinet Pembangunan I dengan tugas utama melaksanakan pembangunan lima tahun I, yang kemudian menjadi awal rangkaian pembangunan lima tahun berikutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang (1969-1999).

Pemilu pertama di orde baru tahun 1971. Demikian seterusnya mekanisme ini berlangsung setiap lima tahun sekali, Pemilu 1997 sebagai pemilu terakhir pada masa orde baru (pemilu IV). Untuk mewujudkan Tujuan Nasional bangsa Indonesia melaksankan pembangunan secara terencana dan bertahap, tahap pertama pada pertengahan 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh rakyat. namun demikian sejak saat itu bangsa indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi dimana kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masa sesudah 1998, perjuangan mahasiswa untuk menuntut turunnya Soeharto, lahirlah orde baru atau era reformasi. Sejak 21 mei 1998 B.J Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden, kemudian diangkat menjadi presiden R.I ketiga dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian dilaksanakan pemilu I era reformasi pada 7 juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan pemilu dilaksanakan secara luberjudil. Pemilu berikutnya di era reformasi dilaksanakan tahun 2004 dengan diikuti oleh 24 partai politik.